Memang Bukan ‘Wakil’-nya Rakyat

ANJING menggonggong kafilah berlalu. Pribahasa ini benar-benar ‘diamalkan’ oleh anggota dewan perwakilan rakyat (DPR). Meski sudah diprotes sana-sini, namun mereka tetap lenggang kangkung pergi melakukan studi banding ke Yunani.

Sikap show must go on yang ditunjukkan oleh anggota DPR bukan kali ini saja. Sebelumnya kepergian mereka--Komisi IV dan X--studi banding ke lima negara (Belanda, Norwegia, Afrika Selatan, Korea Selatan dan Jepang) juga sudah menuai protes. Namun kepergian yang konon menghabiskan anggaran Rp 3,7 miliar itu tetap berjalan.

Sikap ngeyel yang ditunjukkan anggota dewan terhormat sudah berkali-kali menyakiti hati rakyat. Tapi anehnya kebijakan seperti itu--yang menyakiti dan melukai nurani rakyat--masih tetap dilakukan.

Apakah mereka memang ‘buta’ dan ‘tuli’ sehingga tidak lagi melihat dan mendengar ‘rintihan’ rakyat atau mereka pura-pura. Hanya merekalah yang tahu!

Wakil menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti orang yang diberi kuasa untuk melakukan sesuatu. Ini berarti bahwa ‘Wakil’ hanya melaksanakan mandat dari orang yang diwakilinya.

Mandat

Demikian pula halnya dengan anggota dewan apakah itu DPR atau DPRD, merupakan orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk melakukan kegiatan sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Tapi kenyataannya ‘mandat’ itu kerap disalahgunakan sehingga selalu menyakiti hati rakyat selaku pemberi mandat.

Bahkan kalau ditelisik lebih jauh, sebenarnya para wakil rakyat ini bukanlah ‘wakil’ sebagaimana didefenisikan oleh kamus sebagaimana yang dikutip di atas.

Mengapa demikian? Karena kenyataan menunjukkan bahwa mereka (anggota dewan) ini memang memiliki hak-hak istimewa yang tidak dimiliki oleh rakyat.

Misalnya, untuk memeriksa mereka jika disangkakan telah melakukan tindakan melanggar hukum maka harus mendapat izin dari presiden atau pejabat lain di bawahnya.

Dengan hak-hak istimewa tersebut membuat posisi mereka jelas-jelas di atas rakyat dan tidak pantas sebenarnya jika disebut wakil rakyat.

Mau bukti ‘kesaktian’ para anggota dewan ini? Cobalah urus surat ke instansi pemerintah misalnya kartu tanda penduduk (KTP) atau surat izin mendirikan bangunan (SIMB). Meski di kantor-kantor pemerintah itu telah jelas-jelas tertulis waktu dan biaya yang harus dibayar, tapi amat jarang bahkan bisa dikatakan mustahil apa yang tertulis ini benar-benar terlaksana.

Tapi coba perhatikan jika sang anggota dewan yang menggurus. Pasti akan lebih cepat selesai. Maka tidak mengherankan jika ada sebagian dari anggota dewan ini yang nyambi (kerja sambilan) sebagai calo.

Dengan kondisi seperti ini maka tidak mengherankan jika banyak orang yang berlomba-lomba menjadi ‘wakilnya rakyat’. Ratusan juta bahkan hingga miliaran rupiah, rela dihabiskan untuk menjadi ‘wakil rakyat’.

Itulah nikmatnya menjadi ‘wakil rakyat’ walaupun sebenarnya mereka ‘memang bukan wakil rakyat’. Tidak semua, namun sulit mencari anggota dewan yang memang benar-benar ‘wakil rakyat’.

(Oleh: Rizal R Surya, di copy paste dari Analisadaily)